Sedikitnya ada 10 paket strategis pembangunan akan dilaksanakan Pemkab Lampung Tengah pada tahun 2025 ini.
Kegiatan pembangunan yang tersebar di beberapa dinas pemerintah daerah Lampung Tengah menggunakan anggaran cukup besar hampir Rp53 miliar atau tepatnya Rp53,9 miliar. Dinas yang akan melaksanakan 10 paket strategis pembangunan itu adalah Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Cipta Karya (PKPCK), Dinas Kesehatan (Dinkes, Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK), dan Dinas Sumber Daya Air (SDA Pemkab Lampung Tengah.
“Tahun ini ada 10 pekerjaan strategis. Di antaranya di DPUPRCK, Dinkes, DMBK, dan SDA,” kata Diah Ayu Asmarani Kasubag Pengelolaan Bidang Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Setda Kabupaten Lampung Tengah.
Diah mengatakan, untuk Dinas CK tercatat ada dua paket. Diantaranya adalah pembangunan SPAM senilai Rp3,6 miliar dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.
“Pembangunan SPAM saat ini sudah selesai tahap lelang fisik. MK (manajemen konstruksi) sudah beres dan sudah melakukan review DED sama HPS dan sudah selesai tendernya. Tayangnya Sudah mulai minggu ini atau minggu depan,” paparnya.
Proyek selanjutnya di DBMBK yaitu pembangunan lanjutan Jalan Regional Ring Road (R3) senilai Rp37,7 miliar. Kemudian pembangunan Ruas jalan saat ini sedang proses (konsultan) pengawas dan evaluasi, mungkin sekitar 1,5 lagi dapat penyedia pengawasnya,” terangnya.
“Selain jalan R3, tahun ini juga dilaksanakan pembangunan lanjutan,” imbuhnya.
Untuk di Dinkes, kata Diah, Pembangunan Puskesmas dengan nilai Rp7 miliar. Ia memperkirakan tender proyek ini Sudah diproses April.
“Enam bulan pekerjaan, kemungkinan minggu depan juga akan masuk untuk pengawas dulu, sebulan kemudian fisiknya,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, pada SDA ada pembangunan lanjutan Jaringan Irigasi dan Rehabilitasi unit, senilai Rp600 Juta. BPBJ dalam hal ini juga belum menerima pengajuan untuk dilelangkan dari Diskes. Sementara RSUD Demang akan melanjutkan pembangunan dengan pembiayaan senilai Rp5,2 miliar dari dana APBD 2025.
“Untuk RSUD, pengembangan rumah sakit, Saat ini sudah proses ada pemenang konsultan MK,” jelas Diah.
Sementara, Ketua LPPN-RI mengingatkan, pentingnya akuntabilitas dan transparansi pada 10 proyek Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah di tahun 2025 yang menelan anggaran hampir Rp53 miliar.
“Perlu pengawasan dari seluruh elemen agar bisa dilaksanakan dengan baik dan tidak menjadi temuan aparat penegak hukum di kemudian hari,” ujar Ketua LPPN-RI, Senin (4/8/2025).
Ersan juga menggarisbawahi, celah-celah korupsi pada pembangunan infrastruktur seperti manipulasi laporan, proses pelaksanaan lelang, spek pekerjaan, kualitas dan volume pekerjaan serta jatuh tempo atau tenggang waktu pelaksanaan pekerjaan.
“Jangan sampai proyek tidak sesuai spesifikasi yang ujungnya masyarakat bakal dirugikan,” terang Ersan.
Ersan juga menyoroti terkait urgensi pembangunan-pembangunan SPAM perpipaan. “Kalau pendidikan saya setuju. Peningkatan SPAM tidak urgent menurut saya. Masih banyak rumah tidak layak huni,” ungkapnya. (Tim)
