Gawat,”! BPK Temukan Penyalahgunaan Wewenang Di Dinas Pengendalian Penduduk Lampung Tengah Ta.Anggaran 2023

Lampung Tengah–mediaharianexposegelobal.com
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Lampung Tengah yang selalu berhubungan dengan orang banyak, bukannya memberikan prestasi kinerja yang baik. Parahnya, justru tahun (2023) Dinas Dukcapil berdasarkan laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berkinerja buruk.

Hal tersebut terungkap pada Hasil audit BPK, No.183/S/XVlll.BLP/05/2024 Kamis 1/08/24 Meminta BPKAD Lampung Tengah, diwawancarai terkait temuan tersebut membenarkan temuan itu. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laporan Nomor 37A/LHP/XVlll.BLP/05/2024 dan Nomor 37B/LHP/XVIII.BLP/05/2024 Tanggal 2 Mei 2024. Dinas Pengendalian Penduduk Dugaan Penyalahgunaan wewenang dalam Pengawasan dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan kegiatan BOKB Sebesar Rp 990.118.423.67.

“Memang secara umum belum berjalan baik, namun ada beberapa temuan BPK yang perlu ditindak lanjuti, seperti standar pelayanan yang ditetapkan, yang tadinya 15 menit belum bisa terwujud dan tidak berjalan maksimal, malah molor 20 menit. Ada juga pelayanan sampai memakan waktu 30 menit. Jangan didiamkan, segera ditindak lanjuti!” tegasnya.

Menurut Ketua LSM LPPN-RI”Ersan, mengukur kenerja aparatur di dinas-dinas harus melalui proses audit BPK. Kinerja dan prestasi dinas dapat terukur secara obyektif dan normatif. Dengan demikian, dinas yang mendapatkan audit buruk dari BPK dapat memperbaiki pelayanan maksimal kepada masyarakat.Memang sengaja kami meminta BPK untuk mengaudit kinerja Dukcapil terkait pelayanan publik. Temuan lain adalah persolan Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang baku. Semua masih berupa draf. Saya minta segera dibuat sesuai prosedurnya,” kata Ersan.

Kata Ersan,tidak hanya Dinas Dukcapil yang diaudit oleh BPK, termasuk BPMPTSP. Semua instansi yang berhubungan dengan pelayanan publik akan diaudit kinerjanya oleh BPK.

“Alhamdullah sudah ada yang bagus, kurang lebih mencapai mencapai 68 sekian persen memenuhi kepuasan masyarakat
melalui survei yang ada. Audit bukan sekedar reguler pada penggunaan anggaran, tetapi bagaimana audit kinerja,” tutupnya.(Red)

READ  Diduga Tambang Ilegal Semakin Menjamur, APH Dan Pemerintah Lampung Tengah Diduga Tutup Mata Dan Telinga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *