Lampung Tengah:harianexposegelobal:com: Pilihan Langsung (PL) Pekerjaan Fisik yang baru-baru ini diadakan oleh Sejumlah Dinas, Kabupaten Lampung Tengah justru memunculkan aroma ketidak adilan.
Alih-alih Berbenah sejumlah oknum Dinas membagikan kopelan’ kegiatan fisik pilihan langsung PL, pembagian kegiatan tersebut menuai kritik tajam lantaran dinilai eksklusif dan diskriminatif.
Pembagian kegiatan fisik di sejumlah dinas yang semestinya tidak berseberangan dengan slogan Berbenah’ yang menjadi visi-misi Bupati dan seharusnya stikholder Instansi jajarannya melaksanakan instruksi di setiap pelaksanaan tugasnya dan membangun sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat, bukan justru menciptakan kesan “pilih kasih”.
Pembangunan kegiatan fisik dari sejumlah oknum Dinas hanya segelintir wilayah disebut-sebut tidak menyentuh seluruh elemen , bahkan cenderung mengabaikan sebagian wilayah kecamatan yang selama ini tidak tersentuh pembangunan.
Kesan “like and dislike” atau suka dan tidak suka dalam menentukan siapa yang dilibatkan semakin santer terdengar.Sejumlah kalangan menilai, Dinas seolah menjadikan preferensi pribadi sebagai dasar dalam menjalan tugasnya, bukan profesionalisme atau kontribusi tugasnya itu sendiri.
Ersan, Ketum LPPNRI dan salah satu jurnalis lokal, menilai langkah tersebut sangat disayangkan. dengan kejadian ini Menurutnya, meskinya pembagian kopilan pilihan Langsung (PL) pekerjaan fisik disejumlah titik di-Kabupaten Lampung Tengah adalah hak prerogatif Bupati, Stikholder Dinas seharusnya menjunjung prinsip keadilan.
“Kalau memang tidak bisa mengakomodasi semua wilayah, cukup tunaskan Proritas Insfratruktur di-Kabupaten Lampung Tengah.
Jangan sampai malah menciptakan kesenjangan dan memperkeruh suasana,” ujarnya.Lebih lanjut, Ersan menekankan bahwa Bupati Lam-teng semestinya tidak menutup diri terhadap kenerja bawahannya.
Stikholder instan menjalankan tugas, Pemkab adalah menjamin pemerataan pembangunan yang merata, bukan membentuk lingkaran eksklusif yang hanya menguntungkan segelintir pihak.
Sementara itu, upaya konfirmasi kepada Pemkab, terkait isu tersebut berakhir tanpa jawaban.
Pesan yang dikirimkan wartawan melalui WhatsApp pada Jum’at (16/5/2025) tidak direspons, menambah kesan bahwa instansi ini enggan terbuka terhadap kritik.Di tengah ketegangan ini, para jurnalis berharap Bupati Lam-teng segera turun tangan. Jangan sampai, ketimpangan ini terus dibiarkan dan merusak iklim Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang seharusnya berjalan sehat dan transparan. (****)
