MEG,Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi kepedulian wapres, Gibran Rakabuming Raka terkait implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP). Sebelumnya, wapres meminta kepala daerah menyikapi serius terkait indikator MCP di setiap daerah.
“KPK menyampaikan apresiasi atas komitmen pemerintah untuk mendorong implementasi Monitoring Centre for Prevention (MCP) secara serius. Komitmen tersebut tentu harus diikuti Langkah-langkah konkret dan aplikatif,” kata Tim Jubir KPK, Budi Prasetiyo dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).
Budi menjelaskan, pencegahan korupsi tidak hanya diterapkan pada tataran administratif. Tetapi harus diaplikasikan di lapangan agar membuat indikator MCP bisa terjaga dengan baik.
“Maka dengan upaya pencegahan korupsi yang serius, akan menciptakan good governance sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik. Sehingga harapannya, di seluruh wilayah, masyarakat dapat mengakses pelayanan dengan mudah,” kata Budi.
Diketahui, MCP mencakup delapan area intervensi, yang terdiri dari perencanaan, penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa. Serta, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah (BMD).
Sebelumnya, Wapres Gibran meminta seluruh unsur Forkopimda seluruh Indonesia kompak menghilangkan ego sektoral untuk menyukseskan pembangunan. “Kita harus kompak, tidak ada lagi ego sektoral,” kata Wapres Gibran.
Hal ini disampaikannya dalam arahannya saat menutup acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Acara digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Gibran menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah pusat dengan daerah. Sinegritas dimaksudkan agar tata kelola pemerintahan bisa berjalan baik dan benar.
