Artinya, ada masa Plt.Bupati, l Komang Koheri dan ada masa Sekda, Welli Adiwantra yang sama-sama memiliki kekuasaan untuk menjadi leader di Pemerintahan,” ujar Ersan, Senin (20/4/2026).
Ada satu pertanyaan lanjut, Ersan yang membuatnya menggelitik untuk menyikapi hal ini, seperti Ormas dan LSM di Kab.Lamteng, yang mendesak Sekda, Welli untuk segera di tetapkan sebagai tersangka dalam kasus honorer fiktif di Kota Metro.
“Pertanyaan saya, siapa yang menjadi korban, dan siapa yang menuntut, tidak balance. Sementara yang menjadi korban adalah warga Kota Metro, tetapi mengapa lembaga yang ada di Kab.Lamteng yang merasa dirugikan. Artinya, tidak ada urgensinya bagi lembaga yang ada di Kab.Lamteng, wong lembaga yang ada di Kota Metro santai saja melihat kasus itu, iyakan,” jelas Wakil Ketua YLPK Perari.
Tetapi itulah bagian dari politik trik atau cara lembaga kemasyarkatan untuk membuat panggung, untuk minta di perhatikan oleh pihak yang diduga dalam lingkaran kasus. Artinya, kita dalam hal ini bisa menilai langkah itu, ibarat “Rumah orang lain yang kemalingan, tetapi kita yang merasa kehilangan”. Antara langkah dan tujuan yang tidak balance.
Diketahui Direktur Eksekutif Puskada Lamteng, Rosim Nyerupa, menegaskan bahwa pihaknya ingin memastikan progres audit kerugian negara yang menjadi salah satu elemen penting dalam pembuktian dalam perkara honorer fiktif di Kota Metro.
“Kasus ini telah menjadi perhatian publik di Lampung. Sebagai bagian dari masyarakat, kami ingin memastikan sejauh mana proses audit kerugian negara dalam kasus honorer fiktif Kota Metro. Apalagi, penanganan perkara ini oleh Polda Lampung sudah berlangsung cukup lama,” ujar Rosim.
