Diduga Apriyani Tidak Proporsional, Penggunaan Dana BOS SD Negeri 1 Tias Bangun Disorot, Pos Sarpras dan Honor Jadi Perhatian

Penggunaan Dana BOS SD Negeri 1 Tias Bangun Disorot, Pos Sarpras dan Honor Jadi Perhatian
Diduga Tidak Proporsional, Penggunaan Dana BOS SD Negeri 1Tias Bangun Disorot, Pos Sarpras dan Honor Jadi Perhatian
administrator 13 Mei 2026. Lampung Tengah, harianexposegelobal.com –Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD Negeri 1 Tias Bangun Kabupaten Lampung Tengah, menuai sorotan publik. Berdasarkan data penggunaan anggaran tahun 2025 dan 2026, terdapat indikasi ketidakseimbangan alokasi anggaran, khususnya pada pos pembayaran honor dan minimnya anggaran pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah (sarpras) (12/5/26).

Padahal, Dana BOS sejatinya diprioritaskan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, peningkatan mutu pendidikan, serta perawatan fasilitas sekolah. Namun dari data yang dihimpun, porsi anggaran honor justru tergolong besar jika dibandingkan dengan kebutuhan sarpras dan kegiatan belajar siswa.

Tahun Anggaran 2025
Jumlah siswa penerima BOS tercatat 88 siswa, dengan total dana Rp 41.360.000 . Dari total tersebut, pembayaran honor mencapai Rp 8.256.000, atau sekitar 37 persen dari total anggaran. Sementara itu, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah hanya Rp 2.118.000 angka yang dinilai sangat kecil untuk kebutuhan perawatan fasilitas pendidikan.

Tahun Anggaran 2025

Pada tahun 2025, dengan 88 siswa penerima, sekolah memperoleh Dana BOS sebesar Rp 41.360.000 Tahan 1 Pos pembayaran honor tercatat Rp 16.200.000 sedangkan pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp 4.374.000 Meski lebih besar dibanding tahun 2024, alokasi ini tetap dinilai belum sebanding dengan kebutuhan riil sekolah.

Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik terkait efektivitas dan kepatuhan penggunaan Dana BOS terhadap Petunjuk Teknis (Juknis) BOS dan Arkas markas sebagaimana Permendikdasmen No.8 Tahun 2025 yang mengatur proporsi dan prioritas penggunaan anggaran.

Tabel Penggunaan Dana BOS SD Negeri 1 Tias Bangun Tahun 2025 Tahap 1

READ  Qudrotul Ikhwan: monitoring ketersediaan pangan dikantor Bulog pasar unit 2

penerimaan Peserta Didik baru

Rp 160.000

pengembangan perpustakaan

Rp 4.131.700 kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran

Rp 4.573.300

administrasi kegiatan sekolah

Rp 5.611.000

pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

Rp 0

langganan daya dan jasa

Rp 6.310.000 pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah

Rp 4.374.000 pembayaran honor

Rp 16.200.000

Total Dana

Rp 41.360.000 Rincian Penggunaan

penerimaan Peserta Didik baru

Rp 500.000

pengembangan perpustakaan

Rp 4.166.000 kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler

Rp 240.000

kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran

Rp 3.959.800

administrasi kegiatan sekolah

Rp 13.860.200

4G+

pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan

Rp 0

langganan daya dan jasa

Rp 6.310.000. pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah

Rp 2.118.000

penyediaan alat multi media pembelajaran

Rp 1.950.000

penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama

Rp 0. pembayaran honor

Rp 8.256.000

Total Dana

Rp 41.360.000.
Sorotan Publik. TAHAP 1

Rp 36.190.000 Jumlah dana yang diterima sekolah

Sedang Disalurkan Status

Jumlah Siswa

Penerima

77

Tanggal Pencairan

20 Januari 2026

Minimnya anggaran sarpras di tahun 2025 serta besarnya alokasi honor memicu dugaan bahwa penggunaan Dana BOS belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan fasilitas siswa. Masyarakat dan pemerhati pendidikan mendesak Dinas Pendidikan serta aparat pengawas internal untuk melakukan evaluasi dan audit agar penggunaan dana negara benar-benar transparan dan tepat sasaran.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan penggunaan Dana BOS tersebut.
Sorotan Publik

Minimnya anggaran sarpras di tahun 2025 serta besarnya alokasi honor memicu dugaan bahwa penggunaan Dana BOS belum sepenuhnya berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan dan fasilitas siswa. Masyarakat dan pemerhati pendidikan mendesak Dinas Pendidikan serta aparat pengawas internal untuk melakukan evaluasi dan audit agar penggunaan dana negara benar-benar transparan dan tepat sasaran.

READ  Geger Kepengurusan Partai Golkar Lampung Tengah Membuat A. Junaidi Sesepuh Golkar Gunung Sugih Prihatin dan Angkat Bicara

Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan keterangan resmi terkait sorotan penggunaan Dana BOS tersebut.(Rendy) Editor: Ersan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *