MEG,Jakarta: Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendorong pertumbuhan kelas Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Salah satunya melalui pengusulan insentif serta inovasi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Pengadaan Barang/Jasa.
Plt Deputi Bidang UKM KemenKopUKM Temmy Satya Permana mengatakan, pembiayaan menjadi isu penting bagi UMKM. Termasuk di sepanjang 10 tahun Pemerintahan Presiden Jokowi.
Diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluarkan banyak kebijakan pembiayaan menjadi karpet merah bagi UMKM. Salah satunya pemberian Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk modal kerja pelaku usaha mikro dan restrukturisasi kredit. “Saat ekonomi mulai pulih, Bapak Presiden memberikan arahan untuk porsi pembiayaan bagi UMKM sebesar minimal 30 persen dari total kredit perbankan. Serta memberikan program KUR klaster yang sangat membantu usaha produktif yang dimiliki para pelaku usaha mikro dan kecil dalam suatu klaster,” kata Temmy, Jumat (4/10/2024).
Ia menyebut, penyaluran KUR juga meningkat setiap tahunnya, tahun ini ditargetkan hingga Rp 297 triliun. Tantangannya masih 47 persen kebutuhan pembiayaan UMKM yang belum dapat terlayani oleh lembaga jasa keuangan (OJK).
“Maka, pembiayaan UMKM harus terus diperbesar dan dipermudah untuk dapat menjangkau karakteristik pelaku UMKM yang tidak seragam. Ada Mikro, Kecil, dan Menengah,” kata Temmy.
Temmy menyebut, mayoritas penerima kredit UMKM adalah usaha mikro sebesar 46,21 persen. Diikuti oleh usaha kecil sebesar 31,26 persen, dan menengah sebesar 22,53 persen.
“Target porsi kredit perbankan ke UMKM sebesar 30 persen kami juga tidak yakin bisa tercapai. Sampai saat ini baru sekitar 19,6 persen,” ujarnya.
