Jakarta:mediaharianexposegelobal.com Ketersediaan anggaran perlindungan sosial pada APBN 2025 sebesar Rp504,7 triliun. Anggota Komisi 8 DPR RI Wisnu Wijaya Adiputra menyoroti anggaran untuk masyarakat miskin tersebut dan mengatakan pihaknya masih memfokuskan pemberdayaan perekonomian untuk masyarakat.
“Fokus kita adalah bagaimana dengan bantuan tersebut bukan hanya untuk sekedar konsumsi. Tetapi bagaimana mereka menjadi berdaya, ” kata Wisnu dalam wawancara bersapa Pro 3 RRI, Jumat (16/8/2024).
Ia menilai, saat ini pemerintah tidak hanya berfokus kepada bantuan sosial, namun juga bantuan ekonomi. Dengan cara tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan perekonomian keluarga.
Terkait dengan adanya program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah, ia menyatakan frekuensi pembinaan dalam perlu ditambah dan dipropritaskan. “Kehadiran pemerintah itu penting sekali, perlu adanya kerjasama antara Kemenparekraf dan Kementerian Sosial, ” ucapnya.
Diketahui, untuk menanamkan program pemberdayaan ekonomi, perlu adanya Datar Terpad Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk mengetahui wilayah yang telah menjalankan program tersebut. Menurit Wisnu, dari data yang menggunakan DTKS, banyak warga menyalahgunakan program tersebut.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa sistem DTKS perlu ditata kembali agar tepat sasaran. Sehingga angka kemiskinan di Indonesia menurun dengan adanya program DTKS.
Ia menekan, saat ini yang menjadi fokus pihaknya dalam menangani angka kemiskinan adalah beban hutang negara berkali lipat. “Kita masih memikirkan bagaimana untuk membayar hutang, ” ucap Wisnu.
Menyoroti kembali sepuluh tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, menurutnya upaya penurunan angka kemiskinan dinilai telah maksimal namun masih belum mencapai target. “Antara 6-7 persen ada 25,9 juta masyarakat miskin atau 9,36 persen, hal ini bersumber dari covid19 yang berimbas kepada PHK, ” ujarnya. (Intern/Agnes)
