MEG,-Jakarta: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) berkomitmen untuk memenuhi hak informasi publik. Untuk itu BPKP menggandeng berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
“BPKP berkomitmen terhadap keterbukaan informasi publik. Kami percaya bahwa keterbukaan informasi adalah landasan penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas,” kata Plt. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam keterangannya, Kamis (12/9/2024).
Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Arya Sandhiyudha menyampaikan, pentingnya perbaikan informasi secara berkelanjutan dalam memenuhi hak masyarakat. Dia menjelaskan bahwa evolusi tata kelola pemerintahan menunjukan kemajuan yang signifikan.
“Hingga era 2000-an, evolusi tata kelola pemerintahan mencapai pada tahap open goverment. Kemudian transparancy, participation dan collaboration,” ujarnya.Selain menggandeng KIP, perwakilan dari Indonesian Corruption Watch (ICW) juga hadir dalam kesempatan tersebut. Kepala Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha menyampaikan, upaya pemberantasan korupsi dan hubungannya dengan keterbukaan informasi.
Egi mengatakan, keterbukaan informasi memperkuat pengawasan masyarakat terhadap bahaya laten korupsi. Peningkatan kebutuhan informasi membuat masyarakat semakin menyadari haknya dalam memperoleh informasi dan menjadikan informasi sebagai aset penting.
