Padang Ratu– harianexposegelobal.com: Selama tiga tahun menjabat Hartono,Spd sebagai Kepala Kampung Purworejo Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah,tidak terlihat kemajuan desa yang telah di pimpin.
Masyarakat semakin mengeluh selama kepemimpinan Hartono menjabat sebagai Kepala Kampung (Kakam) yang terlihat dari bangunan yang diduga asal jadi.Informasi Ketua BPK yang di himpun oleh Awak Media ini di kediaman ketua BPK, Kakam Purworejo pengelolaan Dana Desa (DD ) dan Anggaran Dana Desa (ADD) tidak ada keterbukaan, dan juga tidak melibatkan Masyarakat, dalam pengelolaan Dana Desa, tutur nya saat di kompirmasi, Jum’at (21/03/2025).
Camat Padang Ratu mengatakan saat di konfirmasi awak media di kantor nya, “Saya sudah menyampaikan kepada seluruh Kepala Kampung, Khususnya di Kecamatan Padang Ratu, harus transparan kepada masyarakat, untuk pengelolaan Anggaran Dana Desa, Karena Uang pendapatan transfer ke rekening desa adalah untuk membangun Desa”, ungkap Yasmit kepada awak media.Selanjutnya Ketua BPK dalam konfirmasinya mengatakan, “selama 3 tahun kepemimpinan Hartono,.Spd, saya tidak pernah di ikut sertakan, Bahkan RAPBKam/ RPJMDes, kami dari BPK tidak pernah di berikan”.
“Setiap kegiatan tidak ada kepanitiaan, semua di kerjakan sendiri, kami hanya sekedar menandatangani saja dari hasil nya, bahkan lain yang di bahas dalam rapat tidak sesuai pelaksanaan di lapangan”, Ujar ketua BPK kepada awak media.Selanjutnya, Ketua BPK mengatakan kembali, “selama tiga tahun, banyak, ada dari beberapa kegiatan, yang diduga Tidak Transparan, ketika turun inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, baru lah saya di panggil oleh Kakam, Namun pada saat pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) kami tidak dilibatkan, kami selaku BPK”, ujarnya kesal.Hal yang sama disampaikan warga Purworejo kepada awak media, Dalam hal layanan kepada masyarakat, kakam Hartono tidak memberikan contoh sebagai pemimpin, Selalu mengatakan “anggaran belum turun dan saya pening”.
Dan juga, “Kepala Kampung Purworejo, tidak memberikan pelayanan yang ramah terhadap Banyak masyarakat, juga banyak yang merasa kecewa, oleh sikap kakam saat memberikan pelayanan”, Ujar salah seorang warga yang tak bersedia nama nya disebutkan kepublik.Selanjutnya, ketua BPK menambahkan, apa yang di perbuat kades dalam pengelolaan Dana Desa dan Anggaran Dana Desa, di kelola sendiri beserta Cariknya adalah anak kandungnya semaunya, kakam tidak melihatkan BPK, saya selaku ketua BPK beserta anggota, sudah menyampaikan beberapa kali kepada Kepala Kampung Hartono, Untuk tetap berkordinasi terkait pengelolaan Dana desa, Namun hasilnya tetap tidak di indahkan juga transparan oleh kakam.Kami berharap agar Kepala Kampung bisa untuk transparan, agar untuk mengelola Anggaran Dana Desa juga dapat melibatkan selaku kepengurusan BPK nya, dan juga meminta kepada Camat Padang Ratu, agar dapat untuk menyampaikan saran dan juga Aspirasi kami dari masyarakat Purworejo ini”, Tutup ketua BPK.
Setelah menerima informasi dari ketua BPK, awak media mendatangi Kakam Purworejo di kantor nya, untuk konfirmasi, namun yang bersangkutan tidak berada di tempat.
Sampai berita ini diterbitkan, kakam yang bersangkutan belum juga bisa di hubungi, sampai saat ini pun WhatsApp dari awak media pun di blokir, Dan juga diminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH), untuk bisa mengusut tuntas dari kasus ini, juga dapat memberikan sangsi tegas terhadap kakam yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang jabatan dan anggaran. (Tim)
