Lampung Tengah,harianexposegelobal.com BARAJP Anti-Korupsi Lampung Tengah Provinsi Lampung secara resmi mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk memeriksa Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia: Amelia Kartini KPU Kabupaten Lampung Tengah terkait dugaan korupsi masif dan terstruktural dalam pengelolaan anggaran hibah 33 Milyar Pilkada Serentak 2024. Tuntutan ini disampaikan setelah investigasi BARAJP menemukan indikasi mark-up anggaran, *bimtek fiktif*, dan Lomba-Lomba dan santunan Kematian termasuk juara 1 samp 3 pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang tidak wajar, dengan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah .
**Temuan Utama BARAJP**
1. **Bimtek Fiktif**:
– Sejumlah pelatihan teknis tercatat dalam laporan keuangan KPU Lampung Tengah, namun tidak pernah dilaksanakan. Beberapa “peserta” yang namanya terdaftar mengaku tidak mengikuti kegiatan tersebut .
– Dana yang dicairkan untuk kegiatan fiktif ini diduga dialihkan untuk kepentingan pribadi oknum Amelia,
2. **Pengadaan ATK Mencurigakan**:
– Harga pengadaan ATK di tiap kecamatan tidak wajar dan tidak sesuai spesifikasi. Barang yang diterima juga tidak proporsional dengan nilai anggaran .
– Diduga ada pengondisian proyek untuk menguntungkan pihak tertentu (*mark-up*) .
3. **Kelalaian Distribusi Logistik Pemilu**:
– Temuan ketidaksesuaian dalam pendistribusian bahan pemilihan, seperti kertas suara, yang berpotensi merugikan negara .
**Tuntutan BARAJP kepada APH**
– **Periksa Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia: AMELIA KARTINI KPU Kabupaten Lampung Tengah terkait dugaan korupsi masif dan terstruktural dalam pengelolaan anggaran hibah 33 Milyar Pilkada Serentak 2024. Tuntutan ini disampaikan setelah investigasi BARAJP menemukan indikasi mark-up anggaran, *bimtek fiktif*, dan pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) yang tidak wajar, dengan potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah .
**Temuan Utama BARAJP** KPU Lampung Tengah**: BARAJP meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan KPK segera memeriksa Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia: AMELIA KARTINI KPU Lampung Tengah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan .
– **Audit Mendalam**: KPU Provinsi Lampung diminta melakukan audit kinerja dan keuangan Dana Hibah 33 Milyar terhadap KPU Kabupaten Lampung Tengah .
– **Transparansi Publik**: BARAJP menuntut keterbukaan laporan penggunaan dana hibah 33 Milyar Pilkada 2024 kepada masyarakat Lampung Tengah.
**Ancaman Aksi Unjuk Rasa**
Koordinator BARA JP, Ersan.,ad.pb.SH menegaskan bahwa jika dalam 7 hari kerja tidak ada tindakan konkret dari APH, massa akan menggelar unjuk rasa di depan Kantor KPU Provinsi Lampung dan Kejati Lampung. “Kami sudah memiliki bukti awal dan saksi. Rakyat berhak tahu kebenaran!” tegas Ersan .
**Konteks Pemberantasan Korupsi di Lampung**
Tuntutan BARAJP ini muncul di tengah upaya Pemprov Lampung dan KPK memperkuat program anti-korupsi, termasuk *Desa Anti-Korupsi* dan observasi Kabupaten Lampung Tengah sebagai calon *percontohan Kabupaten anti-korupsi* . Ironisnya, justru di kabupaten ini ditemukan dugaan korupsi anggaran Hibah 33 Milyar pemilu yang sistemik.
BARAJP juga menyiapkan dokumen lengkap, termasuk daftar saksi dan bukti transaksi, untuk dilaporkan ke KPK jika proses hukum di tingkat daerah dinilai lamban.(tim/red)
